602Hub – Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah konkret dalam mendukung agenda ambisius pembangunan 3 juta unit rumah per tahun, seiring komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor perumahan rakyat. Salah satu kebijakan strategis terbaru adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh:
-
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
-
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait
-
Menteri PUPR, Dody Hanggodo
🏠 Langkah Inklusif untuk Mempermudah Kepemilikan Rumah
Dalam pernyataannya pada Rapat Koordinasi di Kantor Kemendagri, Senin (25/11), Mendagri Tito menegaskan bahwa penghapusan pungutan ini hanya berlaku bagi MBR berdasarkan kriteria resmi dari Kementerian PUPR. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan distribusi kebijakan.
“Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri menghapuskan BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan Kementerian PU,” ujar Tito.
Namun, Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar mengawasi validitas data penerima manfaat, untuk menghindari potensi penyalahgunaan oleh oknum pengembang atau manipulasi kategori konsumen demi insentif fiskal.
📉 Harga Rumah untuk MBR Turun Mulai Desember 2024
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa kebijakan ini akan langsung diimplementasikan pada Desember 2024. Dengan dihapusnya BPHTB dan PBG, harga rumah bagi MBR akan turun signifikan, memberi ruang bagi masyarakat untuk mengakses rumah pertama secara lebih terjangkau.
“Ini bukan sekadar janji. Implementasi dimulai bulan depan. Dan ini 100% merupakan arahan Presiden Prabowo,” tegas Maruarar.
⚙️ Efek Berganda ke Ekonomi Riil dan Sektor Properti
Kebijakan ini diprediksi akan memberikan stimulus ganda (multiplier effect) terhadap sektor properti nasional. Penghapusan beban biaya awal akan:
-
Meningkatkan demand properti dari kalangan MBR
-
Menggerakkan sektor konstruksi dan industri bahan bangunan
-
Menciptakan lapangan kerja di sektor pendukung seperti pembiayaan KPR, arsitektur, dan manufaktur
-
Meningkatkan daya saing sektor perumahan formal di kawasan urban dan semi-periurban
Ekonom publik menilai bahwa insentif fiskal semacam ini bukan hanya mendukung target backlog perumahan nasional, tetapi juga memperkuat inklusi ekonomi dan distribusi aset produktif kepada masyarakat kelas bawah.
📌 Catatan Penting: Akuntabilitas & Sosialisasi Pemda Jadi Kunci
Meski kebijakan pusat bersifat afirmatif, keberhasilannya sangat bergantung pada eksekusi di tingkat daerah. Hal yang perlu dijaga:
-
Akurasi identifikasi MBR sesuai parameter resmi (pendapatan, status rumah, dan lokasi)
-
Kesiapan regulasi daerah untuk menyesuaikan Perda yang berkaitan dengan BPHTB
-
Transparansi developer dalam menyampaikan informasi kepada calon pembeli
-
Monitoring lintas kementerian untuk mencegah penyimpangan implementasi
🧭 Langkah yang Dapat Dilakukan Masyarakat dan Investor
Bagi masyarakat yang tengah mencari rumah pertama:
-
Periksa status kelayakan MBR melalui kanal resmi Kementerian PUPR
-
Pilih pengembang yang bekerja sama dengan skema subsidi atau insentif ini
-
Pantau Perda daerah tempat tinggal untuk melihat adaptasi kebijakan
-
Gunakan jasa konsultan atau penyuluh perumahan bila perlu
Bagi investor dan pelaku sektor properti:
-
Evaluasi ulang portofolio proyek yang menyasar segmen menengah bawah
-
Manfaatkan stimulus fiskal ini untuk meningkatkan penetrasi pasar primer
-
Pastikan kepatuhan terhadap regulasi pendukung PBG dan BPHTB di daerah
📊 Kesimpulan 602Hub: Kebijakan Pro-MBR Ini Perlu Didukung Eksekusi yang Tertib
Langkah pemerintah pusat dalam menghapus BPHTB dan PBG untuk MBR merupakan sinyal kuat bahwa isu perumahan terjangkau menjadi prioritas strategis nasional. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada transparansi pelaksanaan di level daerah, serta komitmen pengembang dan regulator untuk menjaga akuntabilitas.
Jika dijalankan dengan baik, kebijakan ini bukan hanya akan mengurangi backlog perumahan, tetapi juga memperkuat pemerataan ekonomi dan aset bagi generasi pekerja muda Indonesia.
📍Ikuti analisis kebijakan publik, properti, dan sektor strategis lainnya hanya di 602Hub – Smart Strategy, Clear Insight.
