Ada wajah baru di pucuk kepemimpinan pajak nasional. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) menggantikan Suryo Utomo, yang telah menjabat sejak 2019.
Penunjukan ini menarik perhatian publik karena Bimo bukanlah wajah lama di media, tapi punya rekam jejak birokrasi dan akademik yang panjang dan terbilang solid. Lalu, siapa sebenarnya Bimo Wijayanto dan apa pesan khusus Presiden Prabowo kepadanya?
📌 Diberi Mandat Langsung dari Istana
Bimo hadir di Istana Kepresidenan pada Selasa (20 Mei 2025). Ia mengaku sudah menerima mandat langsung dari Presiden untuk masuk ke Kementerian Keuangan bersama Letjen Djaka Budi Utama.
“Saya diberi mandat untuk bergabung di Kementerian Keuangan sesuai arahan dari Menteri Keuangan,” kata Bimo. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden berpesan agar sistem perpajakan diperbaiki agar lebih akuntabel, transparan, dan independen, demi mendukung program-program nasional ke depan.
🧭 Karier Panjang & Beragam
Meski namanya baru dikenal luas, Bimo sudah lama malang melintang di berbagai lembaga strategis. Ia pernah:
-
Bertugas di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari tahun 2003 hingga 2010
-
Menjabat Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi dan analis senior di Center for Tax Analysis DJP
-
Menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) di era Jokowi (2015–2016), menangani isu-isu sensitif seperti reformasi pajak, antikorupsi, dan pencucian uang
Bimo juga pernah terlibat dalam forum internasional, mewakili Indonesia dalam SGATAR (Study Group on Asian Tax Administration Reform) dan ATAIC (Association on Tax Authorities of Islamic Countries).
💼 Jabatan Strategis Terakhir
Sebelum ditunjuk menjadi Dirjen Pajak, jabatan terakhir Bimo adalah:
-
Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kemenko Perekonomian
-
Sebelumnya, Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves di bawah koordinasi Luhut Binsar Pandjaitan
Posisi ini membuatnya terlibat dalam berbagai proyek investasi nasional dan kebijakan strategis, khususnya di sektor pertambangan dan energi.
📊 Tak Hanya di Pemerintahan
Di luar birokrasi, Bimo juga punya pengalaman di lingkup BUMN:
-
Komisaris PT INKA Multi Solusi
-
Komisaris Independen PT Phapros Tbk
-
Komite Audit PT Asuransi Jasindo
Pengalaman ini memperkaya perspektifnya, terutama soal hubungan antara kebijakan fiskal dan dunia usaha—hal penting untuk membangun sistem pajak yang lebih adaptif dan pro investasi.
🎓 Latar Belakang Pendidikan yang Kuat
Bimo juga punya rekam akademik mentereng:
-
S-1 di Universitas Gadjah Mada (UGM) – Ekonomi
-
S-2 di University of Queensland, Australia (2004)
-
S-3 di University of Canberra, Australia (2014)
-
Postdoctoral Fellowship di Duke University, AS (2014)
Dengan kombinasi teori dan pengalaman langsung di lapangan, Bimo dianggap sebagai figur yang cukup lengkap untuk memimpin reformasi pajak di era Presiden Prabowo.
🔍 Tantangan yang Menanti
Sebagai Dirjen Pajak baru, tugas Bimo tidak ringan. Tantangan ke depan meliputi:
-
Meningkatkan penerimaan negara di tengah ketidakpastian global
-
Mendorong reformasi sistem pajak yang lebih adil, efisien, dan digital
-
Menurunkan potensi kebocoran dan penghindaran pajak
-
Membangun kepercayaan publik terhadap institusi pajak
Terlebih, sektor pajak akan jadi tulang punggung pendanaan program ambisius Prabowo, termasuk makan bergizi gratis, swasembada energi, dan penguatan desa melalui Koperasi Merah Putih.
💬 Penutup
Bimo Wijayanto bukan orang baru di sektor pajak, tapi kini kembali ke DJP dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dengan bekal pengalaman teknis, diplomasi lintas kementerian, dan pendidikan kelas dunia, publik tentu berharap ia mampu membawa Direktorat Jenderal Pajak menjadi lembaga yang lebih kredibel, berintegritas, dan modern.
